Thursday, December 6, 2012

Jadikan UN Sebagai Pemetaan Pendidikan

0 comments
Pada beberapa uji publik kurikulum 2013, sejumlah pemangku kepentingan pendidikan mendesak pemerintah mengembalikan UN kepada fungsinya sebagai pemetaan pendidikan. Selama UN masih berfungsi seperti saat ini, yakni penentu kelulusan, perubahan kurikulum 2013 tidak berdampak signifikan dalam perubahan pembelajaran di sekolah.

Implikasi perubahan ujian nasional (UN) pada perubahan kurikulum 2013 kerap disorot. Pemerintah diminta mengevaluasi UN sebab sistem penilaian pun tidak semata dari sisi ujian (tes).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, di Jakarta, Senin (3/12/2012), mengatakan, penilaian ditekankan pada dua hal sekaligus, yaitu proses dan output.

"Dua-duanya penting. Proses yang sekarang masih lemah kita perkuat lagi dalam evaluasinya," katanya. Pemerintah meyakini pelaksanaan UN sudah mengakomodasi penilaian yang memperhitungkan proses belajar siswa. Sebab, nilai UN hanya salah satu penilaian, ada tambahan penilaian dari sekolah.

"Uji publik kurikulum baru ini untuk menerima masukan yang dapat menyempurnakan kurikulum yang disusun pemerintah. Nanti kami kaji lagi bersama tim ahli untuk memperbaiki hal-hal yang kurang, termasuk dalam evaluasi," tutur Menteri.

Sumber : Kompas

Bupati Yahukimo Tolak Ujian Nasional

0 comments
Tidak semua kalangan menerima pelaksanaan ujian nasional. Ones Pahabol, SE, MM, Bupati Yahukimo, Papua dengan tegas menyatakan bahwa dirinya menolak pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi para pelajar yang ada di daerahnya. Menurut bupati, adanya pemberlakuan standar kelulusan secara nasional dan pembuatan soal ujian yang secara terpusat itu dinilai sangat tidak logis diterapkan di daerahnya. "Kondisi pendidikan di setiap provinsi atau setiap daerah pasti berbeda-beda. Jadi Papua ini harus ada kekhususan, apalagi di daerah-daerah pedalaman seperti di Yahukimo ini, mengingat pelaksanaan proses belajar mengajarnya jelas jauh berbeda bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia," paparnya kepada Cenderawasih Pos, Grup Jawa Pos kemarin (5/12).

Lebih lanjut dia memaparkan kondisi pendidikan di daerah pedalaman sangat memprihatinkan. Para gurunya tidak berada di tempat tidak hanya satu atau dua hari, tapi hingga berbulan-bulan lantaran kondisi geografis yang tidak memungkinkan. Sementara pendidikan di daerah lain sudah berjalan dengan lancar dan gurunya selalu berada di tempat. Jadi apabila di akhir pendidikannya hanya diukur dengan standar ujian nasional, maka anak-anak dari daerah pedalaman itu sangat sulit untuk bersaing. Jadi kita harus jujur. Kita tidak boleh melakukan pendidikan dengan proses penipuan," ungkap bupati tanpa menyebut modus penipuannya seperti apa, karena hal itu dianggapnya sudah menjadi rahasia umum.

Karena itulah Ones mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh agar meninjau kembali pemberlakuan ujian nasional itu. "Ujian akhir bagi para pelajar itu harus disesuaikan dengan pola pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah. Kalau hal itu dipaksakan, maka itu sama artinya dengan membunuh karakter manusia Papua, khususnya generasi penerus Yahukimo," ujarnya.

Dikatakannya, bila ujian nasional it terus dipaksakan, maka anak-anak dari daerah pedalaman akan bayak yang tidak lulus, dan itu akhirnya mendiskreditkan anak-anak yang semestinya juga bisa tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya. Oleh sebab itu, pola ujian nasional harus diubah. Kurikulumnya juga harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi daerah. "Kurikulim yang bagus itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah, dengan adat istiadat, sosial budaya, dan kondisi geografis yang ada, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi pintar dan bisa bersaing dengan yang lain," tukasnya.

Bupati menambahkan, ujian itu ibarat nyanyian. Jadi, jangan paksakan nyanyian itu bisa ditiru oleh semua daerah tanpa mengetahui iramanya. "Jadi Jakarta jangan paksakan agar kita bernyanyi dengan nada dan iramanya orang Jakarta, tapi biarlah kami menyanyi dengan lagu kami sendiri, daripada kami harus nyanyi hanya tau kata-kata tanpa tau iramanya. Jadi Jakarta tidak boleh pukul rata semua daerah," demikian pendapat Ones Pahabol, SE, MM, Bupati Yahukimo, khususnya untuk penyelenggaraan ujian nasional di daerahnya (red.).

Sumber : JPNN

Arsip Website

 
UN 2013 © 2011 Schools Directory & World Sharings. Supported by Google docs viewer

Thanks for All friends