Jadwal Pengumuman UN SMA 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh memastikan, Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah dilaksanakan mulai Kamis (18/04) sampai dengan Selasa (22/04). Walaupun UN SMA/MA terkesan tidak lancar, namun Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Djoko Santoso menegaskan, untuk tahun pelajaran 2013, nilai ujian nasional (UN) tetap dipakai sebagai syarat perlu bagi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dengan porsi 60 persen, nilai UN sebagai integrasi vertikal dari jenjang menengah atas ke perguruan tinggi harus ada.

Berdasarkan jadwal yang dilansir Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai penyelenggara UN, pengumuman kelulusan peserta UN jenjang SMA/MA/SMK sederajat akan dilakukan pada 24 Mei 2013. Sedangkan pengumuman kelulusan peserta UN SMP/MTs/SMPLB, dan Paket B pada tanggal 1 Juni 2012.



Dalam kesempatan itu juga, Mendikbud Prof. DR. H. Muhammad Nuh, DEA mengatakan bahwa pelaksanaan UN masih dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan kelulusan siswa. Pasalnya, UN bisa dijadikan media untuk memetakan kondisi pendidikan sampai ke tingkat satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kisi-kisi pelajaran. Nantinya data yang diperoleh melalui UN tersebut akan disampaikan ke sekolah untuk dilakukan intervensi.

Setelah ujian SMA/MA dilaksanakan maka panitia melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari pemindaian hasil UN 2013 s.d. pengumuman hasil ujian nasional. Berikut ini kami sampaikan ilustrasinya:

Kegiatan Lanjutan dan Pengumuman UN SMA/MA 2013

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Tanggal
1	UN Susulan SMA/MA, SMK, dan SMALB	Penyelenggara UN Satuan Pendidikan	22 April 2013 – 25 April 2013
2	Pemindaian SMA/MA, SMK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan	Perguruan Tinggi Negeri Koordinator UN	15 April-2 Mei
3	Pengiriman hasil pemindaian SMA/MA dan SMK ke Pusat	Perguruan Tinggi Negeri Koordinator UN	3 Mei 2013
4	Verifikasi dan penskoran nilai SMA/MA, SMK, dan SMALB di Pusat	Penyelenggara Pusat	4-20 Mei 2013
5	Pengiriman nilai SMA/MA dan SMK dari Pusat ke Perguruan Tinggi	Penyelenggara Pusat	21 Mei 2013
6	Pencetakan dan distribusi DKHUN SMA/MA dan SMK oleh Perguruan Tinggi Negeri	Perguruan Tinggi Negeri Koordinator UN	22-23 Mei 2013
7	Pengumuman Kelulusan SMA/MA, SMK dan SMALB di satuan pendidikan	Penyelenggara UN Satuan Pendidikan	24 Mei 2013
8	Mencetak dan mendistribusikan blangko surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) ke provinsi dan luar negeri	Penyelenggara Pusat	--
9	Pengisian dan distribusi SKHUN SMA/MA, SMK dan SMALB oleh Dinas Pendidikan Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi	25 Mei-7 Juni

Wakil Presiden RI Boediono juga mengatakan bahwa ujian nasional (UN) masih dibutuhkan untuk menguji kemampuan siswa dalam penguasaan terhadap mata pelajaran. Pemberlakuan UN di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, soalnya sejak 2.500 tahun, Konfusius, filsuf dari Tiongkok sudah memperkenalkan sistem ujian bagi siswa yang sekolah. Ujian nasional (UN) menjadi sarana dan alat bagi siswa untuk mengukur kemampuan dan hasil belajarnya selama ini.

Demikian jadwal pengumuman UN SMA/MA 2013 kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga sukses UN 2013 bagi siswa dan panitia penyelenggara. Amin Ya Rabbal Alamin!

Sumber:
- Kemdikbud
- Bsnp

Jadwal Pengumuman Ujian Nasional 2013

Dengan berbagai kekurangannya harus kita akui bahwa pelaksanaan Ujian Nasional Tahun pelajaran 2012/2013 berjalan cukup baik. Kegiatan tahunan untuk mengevaluasi hasil pendidikan di berbagai jenjang pendidikan tersebut, sempat diperdebatkan karena dianggap kacau. Kekacauan mana ditandai dengan pelaksanaan UN SMA/MA/SMK/sederajat yang diundur di beberapa propinsi di Indonesia Tengah. Secara normal, UN SMA/MA/SMK sederajat dan Paket C dijadwalkan oleh Pemerintah mulai tanggal 15 April s.d. 18 April 2013.

Meski diwarnai kekacauan di mana-mana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjamin penundaan Ujian Nasional (UN) 2013 di 11 provinsi tidak berpengaruh pada jadwal pengumuman hasil UN.




Sesuai jadwal yang telah disusun Kemdikbud, hasil UN tingkat SMA/SMALB/MA dan SMK akan dumumkan pada 24 Mei 2013. Sementara UN SMP/SMPLB dan MTs diumumkan 1 Juni 2013, serta UN SD/SDLB/MI tanggal 8 Juni 2013.

Berikut kami sampaikan Jadwal Ujian dan Jadwal Pengumuman hasil Kelulusan UN 2013, selamat menyimak!

Jadwal Pengumuman

No.	Jenjang	Jadwal Pengumuman
1	SMA/MA/SMK	24 Mei 2013
2	SMP/MTs	1 Juni 2013
3	SD/MI	8 Juni 2013
4	Program Paket	--

Staf Ahli Mendikbud bidang komunikasi publik, Sukemi menyebutkan, pemindaian dan penilaian kunci jawaban UN tingkat SMA akan dilakukan di Perguruan Tinggi (PT) yang telah ditentukan. Pengumuman hasil penilaiannya, tambah Sukemi, walaupun ada pegeseran jadwal pelaksanaan UN tingkat SLTA, dia menjamin pengumumannya tidak ikut diundur. Jadwal pengumuman tidak akan begeser. Itu jaminan yang diberikan oleh BSNP, tegasnya.

Demikian info Jadwal Pengumuman Ujian Nasional tahun pelajaran 2012/2013 bagi jenjang SD/MI, SDLB, dan Paket A, jenjang SMP/MTs, SMPLB dan Paket B, jenjang SMA/MA/SMK, SMALB, dan Paket C kami sampaikan, semoga bermanfaat! Amin Ya Rabbal Alamin!

Sumber:pengumumanun.com

Penundaan UN Tidak Perlu Dipersoalkan

Prof. DR. Arief Rachman, M.Pd guru besar di Universitas Negeri Jakarta menyampaikan bahwa penundaan jadual pelaksanaan Ujian Nasional di 11 provinsi di Indonesia yang semula direncanakan pada hari Senin hingga kamis 15-18 April 2013 menjadi hari Kamis hingga Selasa, 18-22 April 2013 tidak perlu dipersoalkan.

Arief Rachman menegaskan tidak mempersoalkan adanya penundaan pelaksanaan ujian nasional karena yang terpenting saat ini adalah bahwa proses pembelajaran itu harus ada evaluasinya.




"Yang tidak boleh terjadi adalah proses pembelajaran yang tidak dievaluasi. Proses pembelajaran harus dievaluasi salah satunya melalui Ujian Nasional," tegasnya.

Kalau pun memaksa harus dilaksanakan, tetapi tidak siap, ya memang harus ditunda. Yang terpenting adalah adanya jaminan validitas soal.

"Validitas soal tentu saja terkait dengan valid tidaknya suatu soal. Artinya, tingkat kesukaran dari soal-soal yang diujikan tidak harus berbeda," terangnya.

Hal lain yang penting adalah akuntabilitas soal antara UN yang dilaksanakan tanggal 15 dan yang diundur pelaksanaannya pada Kamis (18/4) mendatang di 11 provinsi.

"Pelaksanaannya juga tidak boleh berbeda. Hal ini terkait dengan perlakuan terhadap anak-anak," imbuhnya.

Jangan sampai muncul anggapan masyarakat bahwa pengawasan UN tanggal 15 dan 18 berbeda. Apalagi diketahui, pada Ujian Nasional yang dilaksanakan tanggal 15 itu bahkan melibatkan pihak kepolisian. Pengawasan yang ketat harus juga diperlakukan sama dengan pelaksanaan UN yang tertunda pintanya.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi pendidikan dalam bentuk ujian nasional harus dilaksanakan. Beliau menolak UN ditiadakan. "Sebagai seorang guru, evaluasi pendidikan dalam bentuk ujian itu harus. UN itu tidak boleh dibatalkan," tegasnya.

Menurutnya, para siswa harus siap menghadapi ujian sekolah. Meski pelaksanaannya ditunda atau dilaksanakan tepat waktu.

"Kesiapan untuk proses pembelajaran. Harus membentuk optimisme karena ujian sekolah adalah sesuatu yang harus dihadapi," tambahnya.

Ia mengaku tetap menunggu hasil evaluasi pendidikan yang dianggap kacau balau itu.

"UN adalah kerja bagus. Perlu ada evaluasi pelaksanaanya secara cermat. SDM, penelitian, mutu akademis, dan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Pendidikan Nasional itu harus dievaluasi agar tahun depan tidak terjadi lagi (kekacauan)," pungkasnya.

Sumber: Kemdikbud dan Metrotv News

DPR Tegaskan UN Masih Diperlukan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Alie menilai, terlalu tergesa-gesa untuk meminta M.Nuh mundur dari jabatannya. Apalagi, kini pihak Kemendiknas tengah melakukan investigasi. Marzuki mengatakan, perlu untuk dilihat hasil investigasi terlebih dahulu. Baru kemudian mengambil kesimpulan siapakah yang harus bertanggungjawab. Apakah Menteri atau kemudian pelaksana maupun pelaku di tander tersebut.

Marzuki juga menilai, masyarakat jangan terburu-buru untuk menilai kalau UN tidak layak lagi. Dia tidak sependapat jika kejadian ini dijadikan alasan untuk menghapus pelaksanaan UN. Ia juga menegaskan bahwa ujian nasional diperlukan untuk indikator kualitas.



Pihak Kemdikbud juga melalui situs resminya menyampaikan bahwa keterlambatan ujian nasional tingkat SMA di 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah dan provinsi lainnya, tidak semata-mata tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana. Percetakan sebagai rekanan pengadaan dan DPR sebagai pengawas dan pemberi persetujuan anggaran, juga harus memikul tanggung jawab bersama.

“Tidak bisa kalau hanya percetakan dan Kementerian Pendidikan saja yang disalahkan. DPR juga harus ikut bertanggung jawab," demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal PBNU, Marsudi Syuhud, di Jakarta, Selasa (16/04).

Marsudi mengatakan, menurut informasi yang diperoleh pihaknya, persetujuan pencairan anggaran pengadaan soal UN baru dikeluarkan oleh DPR tanggal 20 Maret 2013, atau 25 hari jelang UN dilaksanakan. Atas dasar tersebut, kata Marsudi, Kemdikbud tidak sepatutnya disalahkan atas keterlambatan menyerahkan master soal ke rekanan untuk digandakan, mengingat kontrak kerjasama tidak dapat dibuat sebelum anggaran disetujui oleh DPR.

"Pertanyaannya kenapa DPR baru menyetujui anggaran pada tanggal 20 Maret? Itu soal yang mengerjakan manusia, ada batasan kemampuan yang mustahil untuk memenuhi kebutuhan se Indonesia bisa selesai dalam dua puluh lima hari," jelasnya.

Marsudi menambahkan, menyiapkan UN adalah bagian dari pekerjaan mengurus negara. “Kalau penggandaan soal diminta selesai dalam dua puluh lima hari, mau minta tolong apa?," tandasnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, akan menjelaskan duduk perkara dalam kisruh UN. Merujuk PP nomor 19 tahun 2005, penyelenggara UN adalah adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Menurut PP tersebut, BSNP merupakan badan independen yang bertanggung jawab ke Mendikbud. Dan untuk urusan lelang (tender) pengadaan logistik UN, yang bertanggung jawab adalah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Hal tersebut ditegaskan pula oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad. Dia mengatakan, mekanisme lelang telah melalui tahapan-tahapan yang diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelumnya, Mendikbud telah mengambil alih tanggung jawab dalam mengejar keterlambatan distribusi soal UN. “Situasi kemarin itu, kalau tidak segera Saya take over, maka akan kehilangan induk. Dalam kondisi krisis itu harus ada yang bertanggung jawab. Saya ambillah tanggung jawab itu, yang penting kapal ini diselamatkan dulu. Meskipun sebenarnya ada pelaksana teknis yang harusnya ikut bertanggung jawab," kata Mendikbud di Kantor Kemdikbud, Kamis (19/04).

Sementara itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak seluruh pihak terkait ikut bertanggungjawab atas terjadinya keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi.

Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud, mengatakan keterlambatan pelaksanaan UN adalah tanggung jawab bersama, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana, percetakan sebagai rekanan pengadaan, maupun kalangan DPR yang menjadi pengawas dan pemberi persetujuan anggaran.

"Tidak bisa kalau hanya percetakan dan Kementerian Pendidikan saja yang disalahkan. DPR juga harus ikut bertanggung jawab," tegas Marsudi di Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Marsudi menambahkan, informasi yang diperoleh pihaknya menyebut persetujuan pencairan anggaran pengadaan soal UN baru dikeluarkan oleh DPR tanggal 20 Maret 2013, atau 25 hari jelang UN dilaksanakan.

Atas dasar ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sepatutnya disalahkan atas keterlambatan menyerahkan master soal ke rekanan untuk digandakan, mengingat kontrak kerjasama tidak dapat dibuat sebelum anggaran disetujui oleh DPR.


Sumber: Kemdikbud dan Inilah.com

Untuk LJUN Rusak Akan Dilakukan Pemindaian Khusus

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/sederajat hari Senin (15/04/) resmi dimulai. Para siswa di 22 provinsi melaksanakan UN sesuai dengan rencana. Mereka mengikuti UN sesuai jadwal yang ditentukan yaitu 15-18 April 2013. Sementara 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah pelaksanaannya harus bergeser karena kesalahan teknis, bergeser menjadi 18-23 April 2013.

Dalam konferensi pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Senin, (15/4), Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, mengatakan, terkait dengan pelaksanaan UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuka Posko UN yang dimulai pada 13 April 2013, hingga 26 April 2013. Hal ini untuk menampung laporan pengaduan masyarakat, keluhan, dan permintaan informasi terkait pelaksanaan UN.



Sementara Tengku Ramli, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang juga hadir dalam konferensi pers, menjawab keluhan siswa tentang rendahnya kualitas kertas Lembar Jawaban UN (LJUN) yang mudah sobek sehingga dapat mengakibatkan hasil pekerjaan siswa tidak terbaca dan tidak bisa dipindai dengan komputer.



Tengku Ramli mengatakan, siswa tidak perlu khawatir dan risau karena LJUN akan dipindai secara khusus oleh tim khusus. “Jika terdapat LJUN yang rusak atau sobek akan dilakukan pemindaian khusus oleh tim universitas untuk mendapatkan hasil sesuai aslinya. Yang terpenting adalah jangan sampai merugikan siswa peserta UN,” sahutnya.

Ia menambahkan, BSNP sebagai lembaga pelaksana Ujian Nasional (UN) bersama-sama dengan instansi terkait bekerja keras sekuat tenaga agar pelaksanaan UN 2013 di semua pelosok tanah air berjalan sesuai dengan rencana.

Sumber: Kemdikbud

UN di 11 Provinsi Dilaksanakan Sesuai Jadual

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh memastikan, Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah dilaksanakan mulai hari Kamis (18/04) sampai dengan Selasa (22/04). Kepastian tersebut disampaikan Menteri Nuh saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemdikbud, Rabu (17/04) sore.

Mendikbud mengatakan, seluruh logistik untuk UN di 11 Provinsi telah sampai di 11 provinsi pada hari Rabu tanggal 17 April, dan saat konferensi pers berlangsung, logistik tersebut sedang dalam perjalanan menuju titik akhir distribusi. "Mobilisasi sampai ke provinsi sudah selesai. Kalau ada kabupaten kota yang belum menerima, iya, sekarang masih bergerak," katanya.

Pada hari Selasa 1q6 April, Mendikbud telah dipanggil oleh Presiden SBY bersama dengan KSAU dan Kapolri. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberi arahan untuk mengerahkan semua tenaga untuk membantu distribusi logistik UN di 11 provinsi tersebut. "Saat saya dipanggil presiden, beliau memberi arahan yang sangat jelas. Ini tugas negara, jadi kerahkan seluruh sumber daya untuk membantu mobilisasi distribusi soal," terangnya.

Menurut Menteri Nuh, yang paling sulit dari seluruh proses UN ini adalah mobilisasi logistik. Setelah mendapat instruksi presiden, pada Selasa malam di mabes polri, Kapolri melakukan tele-conference dengan 11 Kapolda. "Kami menyampaikan persoalan dan semua Kapolda all out untuk membantu," tuturnya.

Dari hasil koordinasi tersebut, maka untuk distribusi logistik ini digunakan pesawat hercules, foker, dan helikopter untuk mobilisasi udara. Sedangkan untuk mobilisasi darat dan laut digunakan truk pengangkut dan kapal cepat. Dan Menteri Nuh menegaskan, jika dalam proses distribusi terdapat kesalahan pengiriman, maka akan segera dikembalikan ke titik yang seharusnya.

Khusus pengiriman di wilayah perbatasan dan 3T telah dilakukan lebih awal. Oleh karena itu, kata Mendikbud, jika ada kabar yang mengatakan ada provinsi yang akan mundur lagi pelaksanaan UN nya karena soal baru sampai hari ini, maka itu terlalu mengada-ada. Karena kalau yang dikaitkan itu distribusi soal, polri sudah membantu. "Logikanya, misalkan Kaltim, yang paling jauh itu Malinau, Sebatik, dan Tarakan. Justru mereka sudah terima (soal UN). Jadi kalau mereka mundur karena soalnya baru datang, itu terlalu mengada-ada," tandasnya.

Sumber: Kemdikbud